Daftar Lengkap UMK Jogja 2019, Kota Yogyakarta Rp 1,84 Juta Sleman Rp 1,7 Juta

Tris Susanti Dewi 29 November 2018

Upah minimum kota/kabupaten (UMK) DI Yogyakarta 2019 telah ditetapkan pada akhir Oktober lalu. Senin (29/10/2018), pemerintah DIY dalam rapat koordinasi sudah menyepakati besaran upah minimum provinsi (UMP) dan UMK masing-masing daerah.  Rapat koordinasi itu diikuti Gubernur Sultan HB X, bupati/walikota se-DIY beserta jajarannya


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santosa mengatakan, UMP dan UMK di DIY mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dari kesepakatan yang ada, UMP DIY disepakati sebesar Rp. 1.570.922.73.

Berikut besaran UMK masing-masing kabupaten/kota di DI Yogyakarta:


1. Kota Yogyakarta Rp. 1.846.400.00

2. Kabupaten Sleman Rp.1.701.000.00

3. Kabupaten Bantul Rp.1.649.800.00

4. Kabupaten Kulonprogo Rp.1.613.200.000

5. Kabupaten Gunungkidul Rp.1.571.000.00.


“Mengenai UMP dan UMK, UMP akan ditetapkan pada tanggal 1 November dan UMK akan ditetapkan setelahnya, yakni tanggal 2 atau 3 November,” ungkapnya.

Andung mengatakan, penerapan UMP dan UMK ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 yang mengikuti PP Nomor 78/2015.


Meskipun demikian, dia mengatakan terdapat catatan yang mana di tahun 2020 Pemerintah akan mempelajari kembali mengenai komponen-komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Catatannya untuk tahun 2020, akan dipelajari kembali komponen-komponen KHL, khususnya dari non pangan. Karena komponen KHL pangan itu termurah se-Indonesia,” terangnya.

Komponen KHL non pangan yang nantinya akan dipejari kembali, yang mana hal tersebut agar lebih dinamis dan sesuai realita, karena jika dilihat dari komponen KHL pangan tidak bisa mewakili harga baik provinsi maupun kabupaten/kota.


Menurutnya, merubah rumus tidaklah mungkin, yang mana Peraturan Pemerintah sudah tidak bisa dirubah, yang bisa dilakukan adalah merumuskan kembali KHL

“Merubah rumus itu tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah kalau komponen KHL melebihi UMP, kemungkinan itu yang masih bisa disesuaikan. Kita akan pelajari kembali KHL. Agar Jogja jangan sampai KHL nya rendah. Gubernur dan Bupati/Walikota mengerti aspirasi itu, tapi ya itu, merubah rumus itu tidak mungkin,” terangnya.


Walikota Yogyakatya, Haryadi Suyuti membenarkan akan adanya terobosan-terobosan yang akan dilakukan di tahun 2020 mengenai komponen KHL.

“Tadi Gubernur meminta tanggapan Bupati/Walikota mengenai UMK, yang nantinya akan menjadi UMP. Tadi yang diputuskan berdasarkan KHL yang ada. Nanti yang akan mengumumkan UMK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk 2020, kita akan lakukan terobosan terkait KHL,” ungkapnya.

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda