UMP Jambi 2019 Resmi Ditetapkan

Tris Susanti Dewi 29 November 2018

Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar sudah menandatangani SK NOMOR//03/KEP.GUB/DISNAKERS-3.3/2018 tentang penatapan Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2019. SK tersebut ditandatangani pada 24 Oktober 2018 lalu. Hal ini disebutkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi M. Fauzi.

Dia mengatakan, penetapan UMP ini paling lama tanggal 1 November 2018. Namun, Provinsi Jambi menetapkan lebih awal, agar kabupaten/kota memiliki waktu untuk menyusun formula Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun di Provinsi Jambi baru ada dua kabupaten/kota yang sudah menetapkan UMK, yakni Kota Jambi dan Tanjab Barat.

“Karena baru dua itu yang punya dewan pengupahan, yang lain belum,” katanya. UMP 2019 yang ditetapkan sejumlah Rp 2.423.889,16, naik sekitar 8,03 persen dari UMP tahun 2018 ini yakni Rp 2.243.718,56. Di dalam SK tersebut tertuang bahwa UMP diberikan untuk karyawan dengan jam kerja 7 jam sehari, dan 40 jam kerja dalam seminggu.

“Jika lebih dari itu, harus dihitung lembur. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan perusahaan yang sudah memberikan upah di atas UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kalau perusahaan melanggar UMP, maka sanksinya adalah pidana. UMP baru ini mulai berlaku 1 Januari 2019 nanti,” katanya.

Terkait dengan pembentukan dewan pengupahan, Fauzi mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi. Disnakertrans Provinsi Jambi hanya terus mendorong agar dewan pengupahan di Kabupaten/kota segera terbentuk, agar semua kabupaten/kota memiliki UMK yang nilainya di atas UMP.

Dia mengatakan, dari pembahasan dengan dewan pengupahan Povinsi Jambi, ada berbagai persoalan yang menghalangi terbentuknya dewan pengupahan kabupaten/kota. Salah satunya idak ada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kabupaten.kota. Kemudian tidak semua kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi.

“Kami sudah dorong agar Apindo dibentuk di kabupaten/kota. Namun pihak Apindo mengatakan belum urgen dibentuk di kabupaten maupun kota,” paparnya. Senada dengan itu, Koordinator Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Jambi Roida Pane mengatakan, besara UMP yang ditetapkan dalam SK Plt Gubernur tersebut sama nilainya dengan besaran yang diajukan setelah rapat beberapa waktu lalu.

"Kenaikannya sebesar Rp 180 ribu. Ini akan mulai diberlakukan sejak Januari 2019 mendatang," ungkapnya. Sementara itu, untuk penentuan upah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Royda menyebutkan baru dua daerah yang bisa menetapkan UMK, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Tanjab Barat.

"Karena baru dua daerah itu yang sudah ada dewan pengupahan. Daerah lain belum ada dewan pengupahan sehingga mereka harus mengikuti UMP," tambahnya. Dijelaskannya, pihaknya terus mendorong agar Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten/kota untuk dibentuk. "Untuk Kabupaten Muarojambi, Tanjab Timur, Bungo dan Sarolangun tahun depan dibentuk," tandasnya.

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda