[ Jum’at, 05 Maret 2010 ]
KEHADIRAN MarkPlus Strategic Forum yang menyelenggarakan pertemuan bulanan di Mercantile Athletic Club Jakarta merupakan ”billboard”.

Waktu itu, saya hanya berpikir sederhana. Seperti yang sudah terjadi di Surabaya, forum akan menunjukkan eksistensi MarkPlus di suatu kota. Bukankah billboard memang lambang eksistensi suatu brand di sebuah kota? Karena itu pula, banyak perusahaan berebut lokasi billboard di pusat kota atau di dekat Bandara.

Mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan untuk memenangkan persaingan pasca perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), maka diperlukan efisiensi biaya produksi.


Sudah tidak zamannya lagi proteksi, yang dibutuhkan adalah efisiensi.
Menurut JK di Batam, Kamis (4/3/2010), efisiensi biaya lebih diperlukan untuk memenangkan persaingan dalam ACFTA, ketimbang proteksi produksi dalam negeri. ”Sudah tidak zamannya lagi proteksi, yang dibutuhkan adalah efisiensi,” katanya.

Pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Koordinator Perekonomian bisa sumringah. Mulai tahun ini, gaji mereka bakal bertambah banyak.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil rapat terbatas reformasi birokrasi di Istana Wakil Presiden, Rabu (3/3/2010). ”Baru tiga yang bisa lolos, yaitu BPKP, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

For years, companies have suggested changes to bread-and-butter business school courses.

But recently, firms have begun to try to make their mark on another subject: social responsibility and sustainability.

Some companies are taking a hands-on approach to help train potential employees, using real projects in an effort to help students move beyond case studies that are quickly becoming outdated.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mencabut Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari 22 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melakukan berbagai pelanggaran.

”Ini menjadi peringatan bagi PPTKIS lainnya yang kerap melakukan pelanggaran. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kasihan TKI yang bekerja keras, kalau terjadi sesuatu yang merugikan mereka PPTKIS harus bertanggungjawab,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Kamis (4/3/2010).