Kategori: Kinerja | Viewed : 122 | Rating:

VIVAnews - Indonesia dan Arab Saudi berjanji lebih optimal dalam menjamin perlindungan para pembantu rumah tangga (PRT) asal tanah air yang bekerja di kerajaan itu.

Salah satu upaya adalah mempelajari kemungkinan membentuk kesepakatan khusus mengenai perlindungan PRT Indonesia di Saudi.

Demikian hasil pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Saudi di Riyadh, Selasa 7 Desember 2010. Menurut laman Arab News, pemerintah Saudi diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Adel Fakieh, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Menaker Muhaimin Iskandar.

”Kedua pihak juga sepakat untuk memberi asuransi yang menjamin para pekerja Indonesia di Kerajaan [Saudi],” kata diplomat Indonesia di Saudi, Hendrar Pramutyo, saat dihubungi Arab News.

Dia mengungkapkan, Muhamin juga bertemu dengan pejabat tinggi Kementrian Dalam Negeri Saudi, Ahmed Ibn Mohammed Al-Salem, untuk menjamin perlindungan kepada para PRT Indonesia sekaligus upaya menggugat secara hukum majikan yang menganiaya mereka.

Selain Muhaimin, Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar juga mengunjungi Saudi. Mereka diutus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pemerintah Saudi agar memperhatikan dan melindungi para pekerja Indonesia.

Pasalnya, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban penganiayaan dan kesewenang-wenangan majikan di Saudi. Beberapa pekan terakhir, publik di tanah air menyoroti kasus Sumiati Binti Salan Mustapa, yang tengah dirawat di rumah sakit di Madinah akibat disiksa majikan. Selain itu, publik terhenyak atas kasus pembunuhan Kikim Komalasari di Saudi.

Muhaimin, yang mengakhiri kunjungan pada hari ini, Rabu 8 Desember 2010, berharap pertemuan dengan pemerintah Saudi akan menghasilkan suasana dan keamanan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia untuk jangka panjang.

”Kami di sini untuk meminta pihak Saudi mengakui hak pembantu rumah tangga sehingga mereka bisa dihargai,” kata Muhaimin dalam pernyataan resmi.

Muhaimin membantah kabar bahwa usulan menghentikan pengiriman perempuan pembantu ke Saudi, yang gencar disuarakan banyak pihak di Indonesia, bermotifkan kepentingan politik. Menurut dia, Pakistan dan Mesir saja tidak mengizinkan perempuan ke Saudi sebagai pembantu.

Arab Saudi dikenal tidak memiliki undang-undang mengenai tenaga kerja informal, seperti pembantu rumah tangga. Saudi juga belum pernah membuat perjanjian mengenai pekerja informal dengan negara lain. (umi)
• VIVAnews