Mungkin Anda termasuk dalam hasil penilitian ini. Hanya sekitar 30 persen kesempatan kerja yang tersedia terisi oleh tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikannya. Karena itu, perlu sinkronisasi segera antara sistem kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan nasional.

Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Kependudukan Oon Kurnia Putra pada seminar Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Keunggulan Lokal dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Selasa (24/3) di Jakarta.

Sejumlah kota di Eropa kembali mendominasi daftar 25 besar lokasi yang memiliki kualitas terbaik bagi kehidupan para karyawan. Daftar tersebut merupakan hasil riset tahunan yang dilakukan oleh lembaga konsultan HR global Mercer atas 221 kota di seluruh dunia.

”The 2010 Quality of Living Survey” tersebut mengungkapkan, 16 kota di Eropa masuk ke dalam daftar, tiga di antaranya bahkan menjadi yang teratas. Vienna bertahan di posisi puncak dari tahun lalu, menyusul Zurich di peringkat kedua dan Geneva di nomor tiga.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, upah tenaga kerja Indonesia paling murah. Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengundang investasi-investasi dari negara asing untuk masuk ke dalam negeri.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, dunia internasional sudah mengakui murahnya ongkos tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara lain di Asia.

Pemerintah akan memperlebar kategori masyarakat berpenghasilan menengah, dari semula Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta per bulan. Hal ini dipertimbangkan setelah mendengar rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

”Usulan kami semula, kategori masyarakat berpendapatan menengah Rp 7,5 juta. Tapi, setelah mengacu data BPS akhirnya diputuskan menggunakan Rp 6 juta,” jelas Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (14/6/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa akan ada masa transisi pengawasan lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama sekitar tiga tahun.

”Akan ada transisi, apakah nanti tiga tahun atau berapa akan kita bicarakan,” kata Agus seusai rapat koordinasi persiapan konferensi tingkat tinggi ASEAN di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/6/2010).