detikFinance Jakarta - PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) membayar jaminan alias klaim selama 2010 sebesar Rp 7,27 triliun atau naik 3,1% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 7,05 triliun. Realisasi pembayaran jaminan tersebut terbagi atas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan total jumlah kasus sebanyak 19,50 juta.
Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardjojo kembali mencopot 5 pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan. Pencopotan ini dilakukan menyusul keluarnya 12 instruksi presiden tentang penanganan kasus Gayus Tambunan.
”Pada hari dilantiknya pejabat-pejabat di eselon I, termasuk ditjen pajak, ada 5 pejabat yang dicopot untuk selanjutkan akan dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang,” kata Agus.
Jakarta - Kapolri Jendral Timur Pradopo mengatakan, sejak kasus Gayus Tambunan bergulir, sebanyak 17 anggota Kepolisian terkena sanksi. Mereka kini sudah tidak aktif lagi alias nonjob.
”Berkaitan dengan masalah penyidikan, yang berkaitan pelanggaran oleh anggota Polri dari kasus mafia hukum dan maupun keluarnya Gayus dari tahanan, ada laporan dari Propam ada 17 anggota Polri yang semuanya masih dalam proses,” kata Timur.
UN 2011 SMA/SMK Digelar 18-21 April
Posted by : wahyudi hari siswanto, 24 Januari 2011 18:19:31
Kategori: Kinerja | Telah Dilihat : 41 kali | Rating:
Editor: Benny N Joewono BIAK, KOMPAS.com - Pelaksanaan Ujian Nasional 2010/2011 bagi siswa SMA/SMK atau sederajat se-Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan dimulai serentak pada 18-21 April 2011.
”Kegiatan UN 2011 sedikit mengalami perubahan kebijakan di mana jika seorang siswa tak lulus UN 2011 maka yang bersangkutan bisa menempuh ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A (setara SD) paket B (setara SMP) sera paket C (setara SMA) atau mengulang kembali pada sekolah yang bersangkutan,” ungkap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Biak, Kamaruddin SPd, Minggu (23/1/2011).
Hayooo... Siapa yang Mengawasi UN?
Posted by : wahyudi hari siswanto, 24 Januari 2011 18:18:23
Kategori: Hubungan Industrial | Telah Dilihat : 99 kali | Rating:
Penulis: M.Latief | Editor: Latief
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berencana membentuk tim pengawas ujian nasional dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan unsur lain sebagai antisipasi dihapusnya Tim Pemantau Independen. Tim pengawas ini juga diharapkan mampu meminimalisasi tindak kecurangan.
”Kami berusaha tetap bisa melibatkan berbagai unsur dalam pengawasan pelaksanaan ujian nasional,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Senin (24/1/2011).