Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Untuk Para Buruh di Indonesia
Posted by : zuferol, 01 Mei 2010 12:46:11
Kategori: Kompetensi | Viewed : 52 | Rating:
Untuk menghadapi pasar tenaga kerja bebas dengan Asia Tenggara pada tahun 2012, kelompok buruh dan pengusaha di Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi agar melengkapi buruh dengan sertifikat kompetensi kerja. Hal itu diperlukan agar buruh asal Jabar bisa bersaing dengan buruh asal negara-negara Asia Tenggara yang bebas masuk dan bekerja di dalam negeri.
Ketua Serikat Pekerja Tesktil, Sepatu dan Kulit (TSK) dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jabar, Roy Jinto, Kamis (14/1) di Bandung, mengatakan, selama ini banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak aktif di Jabar. Pdahal, BLK itu didirikan untuk meningkatkan kompetensi buruh di pasar tenaga kerja.
”Kualitas buruh harus ditingkatkan, karena persaingan tenaga kerja dengan negara-negara asing akan dimulai dua tahun lagi. Buruh mengharapkan adanya standar kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jabar Iwan Kusmawan menambahkan, sertifikat kompetensi itu bisa meningkatkan daya saing buruh Jabar di di pasar tenaga kerja dalam negeri dengan buruh-buruh asing asal negara Asia Tenggara.
”Banyak buruh Jabar yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya dan telah bekerja bertahun-tahun. Jangan sampai hanya karena tidak memiliki sertifikat kompetensi lalu perusahaan mengabaikan mereka dan menggantinya dengan buruh asing,” ujarnya.
Tuntutan serupa diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Wijaya. Sertifikat kompetensi bisa menjadi bekal buruh Jabar untuk bekerja di negara lain di kawasa Asia Tenggara. Sebab, perjanjian tenaga kerja be bas itu juga memungkinkan buruh Jabar untuk bekerja di negara lain.
”Jika buruh tidak dibekali sertifikat itu, maka kita hanya akan jadi pasar tenaga kerja, sedangkan buruh kita justru kalah bersaing saat akan memasuki pasar tenaga kerja negara lain,” ujar Dedy.
Saat ini, Apindo mencatat ada dua juta buruh Jabar yang bekerja di berbagai sektor. Sekitar 60 persen buruh Jabar bekerja di sektor tekstil dan garmen. Ribuan buruh Jabar dikhawatirkan tergusur oleh pekerja asing akibat pasar tenaga kerja bebas den gan negara-negara Asia Tenggara.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustopa Djamaludin berjanji akan mengaktifkan kembali BLK dan mengadakan sertifikasi kompetensi bagi buruh. ”Ini akan menjadi salah satu perhatian kami, sebab persaingan bebas dengan negara-negara asing sudah di depan mata,” katanya.
Ketua Serikat Pekerja Tesktil, Sepatu dan Kulit (TSK) dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jabar, Roy Jinto, Kamis (14/1) di Bandung, mengatakan, selama ini banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak aktif di Jabar. Pdahal, BLK itu didirikan untuk meningkatkan kompetensi buruh di pasar tenaga kerja.
”Kualitas buruh harus ditingkatkan, karena persaingan tenaga kerja dengan negara-negara asing akan dimulai dua tahun lagi. Buruh mengharapkan adanya standar kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jabar Iwan Kusmawan menambahkan, sertifikat kompetensi itu bisa meningkatkan daya saing buruh Jabar di di pasar tenaga kerja dalam negeri dengan buruh-buruh asing asal negara Asia Tenggara.
”Banyak buruh Jabar yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya dan telah bekerja bertahun-tahun. Jangan sampai hanya karena tidak memiliki sertifikat kompetensi lalu perusahaan mengabaikan mereka dan menggantinya dengan buruh asing,” ujarnya.
Tuntutan serupa diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Wijaya. Sertifikat kompetensi bisa menjadi bekal buruh Jabar untuk bekerja di negara lain di kawasa Asia Tenggara. Sebab, perjanjian tenaga kerja be bas itu juga memungkinkan buruh Jabar untuk bekerja di negara lain.
”Jika buruh tidak dibekali sertifikat itu, maka kita hanya akan jadi pasar tenaga kerja, sedangkan buruh kita justru kalah bersaing saat akan memasuki pasar tenaga kerja negara lain,” ujar Dedy.
Saat ini, Apindo mencatat ada dua juta buruh Jabar yang bekerja di berbagai sektor. Sekitar 60 persen buruh Jabar bekerja di sektor tekstil dan garmen. Ribuan buruh Jabar dikhawatirkan tergusur oleh pekerja asing akibat pasar tenaga kerja bebas den gan negara-negara Asia Tenggara.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustopa Djamaludin berjanji akan mengaktifkan kembali BLK dan mengadakan sertifikasi kompetensi bagi buruh. ”Ini akan menjadi salah satu perhatian kami, sebab persaingan bebas dengan negara-negara asing sudah di depan mata,” katanya.
