Kategori: Lain lain | Viewed : 814 | Downloaded: 114 | Rating:

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Hukum dan Hak.Asasi Manusia
9. Menteri Kesehatan
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Para Gubernur
14. Para Bupali/Walikota
Untuk :
PERTAMA : Mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan
Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia.
KEDUA : Dalam mengambil Iangkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :
1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi
Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan
kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi
Presiden ini.
KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau
pelaksanaan Instruksi Presiden sesuai bidang tugasnya, serta
melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Click here to download document