Kategori: Penggajian | Viewed : 1682 | Downloaded: 0 | Rating:

TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL, PEKERJA STAF YANG TIDAK
MENDAPAT UPAH LEMBUR

Mengingat masih belum adanya keseragaman penafsiran tentang
pengertian daerah terpencil dan upah lembur bagi karyawan Staf, maka
dengan ini perlu kiranya dikeluarkan suatu kebijaksanaan yang dapat
dijadikan pegangan bagi aparat Departemen Tenaga Kerja di Seluruh
Indonesia adalah sebagai berikut:
I. Pengertian Daerah Terpencil:
Yang dimaksud dengan Daerah Terpencil adalah:
1. Lokasi tempat kerja yang letaknya jauh dari daerah pemukiman
umum.
2. Untuk datang ketempat kerja itu harus dilakukan dengan kendaraan
khusus/ tersendiri, karena letak lokasinya memang tidak dilalui/
dilewati kendaraan umum/ transportasi umum; jadi di luar jalur lalu
lintas umum.
3. Kebutuhan hidup sehari-hari didatangkan dari daerah lain, karena di
lokasi tempat kerja tersebut tidak ada pasar. Jadi bahan kebutuhan
pokok/ keperluan sehari-hari bagi para pekerjanya harus disediakan
oleh perusahaan.
II. Pekerja Staf dan Upah Lembur:
1. Yang dimaksudkan dengan peker ja Staf adalah mereka yang dalam
Struktur Organisasi Perusahaan menjabat jabatan yang mempunyai
kewajiban, tanggungjawab dan wewenang untuk membantu
memikirkan melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam usaha
mencapai dan melancarkan kemajuan perusahaan.
2. Yang dimaksud dengan upah lembur ialah upah yang diberikan
oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah
melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari
jam dan hari kerja (7 jam sehari dan 40 jam seminggu) dan pada
hari istirahat mingguan, hari-hari besar yang telah ditetapkan
Pemerintah.
3. Bagi Pekerja Staf seperti tersebut di atas (1) adalah wajar tidak lagi
mendapat upah lembur meskipun mereka bekerja lebih daripada
ketentuan waktu kerja biasa.
4. Adapun kriteria pekerja Staf adalah sebagai berikut:
a. Mereka yang menduduki jabatan Struktural dalam Organisasi
perusahaan.
b. Mereka yang mempunyai kewajiban, tanggungjawab, dan
wewenang terhadap kebijaksanaan perusahaan.
c. Mereka yang mendapatkan upah yang lebih besar
daripada pekerja lainnya.
d. Mereka yang mendapat fasilitas yang lebih baik dari pada
pekerja lainnya.
5. Ketentuan-ketentuan yang berjalan sebelum Surat Edaran ini baik
yang diatur oleh Peraturan Perusahaan dan K.K.B. supaya tetap
berjalan seperti adanya, selama tidak mengurangi nilai dan ketetapan
Surat Edaran ini.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIKELUARKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 22 APRIL 1987
______________________________
A.N. MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
DAN PENGAWASAN NORMA KERJA
Cap/Ttd
H. HB. MANAN
_____________
NIP:160002213

Click here to download document