- HR CLINIC Konsultasi dengan pakar HR. Minimal user level Corporate.
- HR SHARING Sharing pengalaman dalam pengelolaan HR. Untuk semua level member & mendapat poin.
- HR TRAINING Trainin/Pelatihan yang di sediakan HR Centro. Pendaftaran dapat dilakukan setelah login.
- HR REFERENCE Dasar dasar mengenai pengelolaan HR. Ditulis oleh pakar untuk referensi bagi praktisi HR.
ADVERTISE HERE
-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
Posted by : muhammad yasir, 26 Januari 2011 10:55:53
Kategori: Organisasi | Telah Dilihat : 684 kali | Rating:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
-
KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Posted by : muhammad yasir, 26 Januari 2011 10:51:31
Kategori: Lain lain | Telah Dilihat : 688 kali | Rating:
Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Luar Negeri
-
Kep Men 187 Tahun 2004 Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Posted by : David Muflihano, 09 Januari 2011 20:37:24
Kategori: Hubungan Industrial | Telah Dilihat : 708 kali | Rating:
Iuran Anggota Serikat Pekerja yang dapat digunakan secara effisien untuk Kegiatan Serikat Pekerja
-
KEPMEN NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004
Posted by : tony tri hartanto, 24 Desember 2010 11:26:54
Kategori: Hubungan Industrial | Telah Dilihat : 1066 kali | Rating:
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
-
SE NO: SE-2/M/BW/1987 TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL, PEKERJA STAF YANG TIDAK MENDAPAT UPAH LEMBUR
Posted by : Danang Baskoro Pramudjito, 15 November 2010 06:00:23
Kategori: Penggajian | Telah Dilihat : 1389 kali | Rating:
TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL, PEKERJA STAF YANG TIDAK
MENDAPAT UPAH LEMBUR
Mengingat masih belum adanya keseragaman penafsiran tentang
pengertian daerah terpencil dan upah lembur bagi karyawan Staf, maka
dengan ini perlu kiranya dikeluarkan suatu kebijaksanaan yang dapat
dijadikan pegangan bagi aparat Departemen Tenaga Kerja di Seluruh